Oleh: Muhammad Mas'ud Silalahi, S.Sos
(Aktivis Sosial-Politik)
Politik selalu menjadi ruang di mana banyak hal yang pada awalnya dianggap mustahil, perlahan berubah menjadi kenyataan. Sejarah menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan tidak selalu bergerak mengikuti logika normatif semata, tetapi juga ditentukan oleh kalkulasi kepentingan, strategi elektoral, serta kemampuan membaca arah arus politik. Dalam konteks itulah, menarik untuk meninjau kembali analisis yang pernah disampaikan oleh Pengamat KUHP, Damai Hari Lubis, pada April 2023.
Pada saat sebagian besar publik masih melihat polemik uji materi batas usia calon presiden dan wakil presiden sebagai persoalan hukum biasa, Damai Hari Lubis justru memandangnya dari perspektif politik kekuasaan. Ia mengemukakan sebuah pandangan yang kala itu dianggap terlalu spekulatif, bahkan oleh sebagian pihak dinilai berlebihan. Menurutnya, apabila Prabowo Subianto ingin memenangkan Pilpres 2024, maka diperlukan representasi langsung keluarga Presiden Joko Widodo, baik melalui Gibran Rakabuming Raka maupun alternatif lainnya.
Pernyataan tersebut sempat menuai berbagai respons. Sebagian kalangan menganggapnya sekadar opini tanpa dasar yang kuat, bahkan tidak sedikit yang menilai gagasan "Prabowo-Iriana" sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dalam tradisi politik Indonesia.
Namun, perkembangan politik beberapa bulan kemudian justru memperlihatkan bahwa substansi utama dari analisis tersebut memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden, kemudian diikuti deklarasi pasangan Prabowo-Gibran, hingga kemenangan satu putaran dalam Pilpres 2024, menjadi fakta politik yang membuat banyak pihak kembali melihat analisis Damai Hari Lubis secara berbeda.
Terlepas dari berbagai perdebatan mengenai legalitas dan etika politik yang menyertainya, satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa Damai Hari Lubis berhasil membaca adanya hubungan erat antara dinamika hukum dan kalkulasi politik. Ia tidak sekadar melihat teks peraturan, tetapi mencoba memahami arah kepentingan yang bergerak di belakangnya.
Dalam perspektif demokrasi, fenomena ini tentu melahirkan perdebatan yang sah. Sebagian masyarakat memandang hadirnya Gibran sebagai kelanjutan legitimasi politik Presiden Joko Widodo melalui jalur demokratis. Di sisi lain, terdapat pula kekhawatiran mengenai semakin menguatnya politik kekerabatan atau politik dinasti yang berpotensi mengurangi kualitas kompetisi demokrasi.
Perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, pelajaran penting yang dapat dipetik adalah bahwa politik tidak cukup dibaca melalui pendekatan normatif semata. Politik juga harus dipahami melalui peta kepentingan, konfigurasi kekuatan, serta kemungkinan-kemungkinan yang pada awalnya tampak tidak realistis.
Apa yang dahulu dianggap sebagai analisis prematur ternyata pada akhirnya memperoleh pembenarannya melalui rangkaian fakta politik yang terjadi. Oleh karena itu, kemampuan membaca arah kekuasaan menjadi salah satu aspek penting dalam memahami perjalanan demokrasi Indonesia.
Ke depan, bangsa ini memerlukan tradisi politik yang semakin sehat, di mana proses hukum, etika demokrasi, serta kepentingan rakyat tetap menjadi fondasi utama. Sebab, demokrasi yang kuat bukan hanya ditentukan oleh kemenangan elektoral, tetapi juga oleh terjaganya kepercayaan publik terhadap proses dan kualitas institusi yang menopangnya.
Sehingga sebelum ada suara suara mengarah Ke Gibran, yang saat itu masih menjadi Walikota Surakarta, Damai April 2023 sudah membaca 2 hal:
1. Akan ada manuver hukum buka jalan Gibran, dan
2. Prabowo butuh representasi Jokowi buat menang.
Makanya dia lempar 2 nama sekaligus. Gibran jalan = prediksinya kena. Gibran gagal = masih ada Iriana sebagai Plan B.
Kesimpulan Arah Pikir DHL April 2023:
Dia bukan dukun meramal. Dia ahli hukum politik yang potong alur: Kebutuhan Elektoral Prabowo + Kebutuhan Dinasti Jokowi = Pasti ada Jalan Hukum. Dan jalan itu ya JR MK.
0 Komentar