Oleh: Damai Hari Lubis
MERPATINUSANTARA, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik
Dalam negara demokrasi konstitusional, kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian integral dari mekanisme kontrol masyarakat terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, suara kritis yang disampaikan Tyo Adrianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut dipahami dalam bingkai hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Perbedaan pandangan terhadap suatu kebijakan negara tidak seharusnya secara serta merta diposisikan sebagai ancaman terhadap stabilitas pemerintahan. Sebaliknya, kritik yang argumentatif justru merupakan instrumen korektif yang dapat memperkaya kualitas kebijakan publik. Dalam perspektif negara hukum (rechtstaat), perdebatan mengenai substansi, efektivitas, dan dampak ekonomi-politik suatu program nasional lebih tepat diselesaikan melalui ruang diskursus publik yang terbuka, transparan, dan berbasis data, ketimbang melalui pendekatan yang berpotensi melahirkan kriminalisasi atas ekspresi warga negara.
Perspektif Hukum
Dari sudut pandang hukum pidana, asas ultimum remedium menghendaki agar penggunaan instrumen pidana menjadi jalan terakhir. Kritik terhadap kebijakan pemerintah pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana selama tidak memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana ditentukan undang-undang. Karena itu, apabila terdapat perbedaan argumentasi mengenai konsep politik-ekonomi program MBG, forum akademik, dialog publik, maupun debat terbuka yang dimoderatori secara independen merupakan sarana yang lebih sesuai dengan prinsip due process of law dan demokrasi deliberatif.
Perspektif Politik
Secara politik, dinamika yang berkembang memperlihatkan bahwa isu MBG telah bergerak dari sekadar perdebatan teknokratis menjadi arena kontestasi gagasan dan persepsi publik.
Munculnya berbagai narasi yang mengaitkan Tyo dengan kepentingan politik tertentu menunjukkan adanya kecenderungan pragmatis dalam pertarungan opini. Dalam politik modern, delegitimasi terhadap figur pengkritik kerap digunakan sebagai strategi untuk menggeser fokus dari substansi kritik menuju personalisasi konflik.
Fenomena tersebut sesungguhnya tidak sehat bagi kualitas demokrasi. Demokrasi yang matang menuntut adanya kompetisi gagasan, bukan sekadar kompetisi narasi yang bertujuan mendiskreditkan individu.
Perspektif Sosial
Dari perspektif sosiologis, perbedaan pendapat adalah keniscayaan dalam masyarakat plural. Kritik terhadap kebijakan negara tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan sebagai ekspresi partisipasi warga negara. Polarisasi yang berlebihan justru berpotensi memperlemah kohesi sosial dan memperbesar jarak antara negara dengan masyarakat sipil.
Dalam konteks ini, ruang dialog menjadi sangat penting agar perdebatan mengenai MBG tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang menguras energi bangsa.
Perspektif Ekonomi
Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan dengan konsekuensi fiskal dan ekonomi yang sangat besar. Karena itu, setiap kritik terhadap efektivitas, keberlanjutan anggaran, tata kelola, maupun dampak ekonominya harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik. Evaluasi dan kritik yang berbasis data justru akan memperkuat akuntabilitas kebijakan dan memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Kebijakan publik yang baik bukanlah kebijakan yang steril dari kritik, melainkan kebijakan yang mampu bertahan setelah diuji melalui argumentasi rasional dan evaluasi ilmiah.
Penutup
Dalam demokrasi konstitusional, kritik dan kekuasaan bukanlah dua entitas yang saling meniadakan, melainkan dua unsur yang saling mengoreksi. Oleh sebab itu, polemik seputar pandangan Tyo Adrianto terhadap MBG semestinya tidak dibawa ke ruang kriminalisasi ataupun perang stigma, tetapi dikembalikan kepada tradisi intelektual dan demokrasi deliberatif.
Negara yang kuat bukanlah negara yang membungkam suara berbeda, melainkan negara yang mampu menjawab kritik melalui argumentasi, data, dan keterbukaan. Sebab pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak diukur dari seberapa keras kekuasaan merespons kritik, melainkan dari seberapa dewasa ruang publik mengelola perbedaan pendapat demi kepentingan bangsa dan negara.
Penulis:
Damai Hari Lubis
Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik.
Pakar Ilmu Peran Serta Masyarakat.
Anggota Dewan Penasihat Kongres Advokat Indonesia (KAI).
Eks Sekretaris Dewan Kehormatan DPP KAI.
Ketua KORLABI.
Eks Sekjen-Koordinator Advokat TPUA.
(Redaksi)
0 Komentar